Habibie sampaikan langsung dokumen Tragedi 1998 ke Jokowi

Abdul Rahman tak pernah tahu letak kubur adiknya, Iwan Santoso, di pemakaman massal tragedi Mei 1998, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Padahal, saban tahun ia selalu sambangi makam itu.

Ritual Abdul di Pondok Ranggon ialah berdoa sembari menatap barisan makam yang jumlahnya seratusan dan tanpa nama.

Kenangan Abdul melayang pada 14 Mei 1998 silam. Sang adik, Iwan, 20, ikut jadi korban saat Yogya Plaza, Jakarta Timur, terbakar. Mal itu jadi sasaran massa yang menjarah barang-barang di dalamnya.

Kondisi semakin horor setelah api melalap mal tersebut. Sekitar 400 orang terjebak. Mereka kemudian ditemukan tewas dengan tubuh terpanggang.

Korban yang tak dikenali identitasnya dimakamkan secara massal di Pondok Ranggon itu. Nisan mereka hanya bertuliskan Korban Tragedi 13-15 Mei 1998 Jakarta.

Meski tak pernah tahu letak kubur adiknya, Abdul termasuk yang setia mendatangi pemakaman ini tiap Mei tiba.

Abdul mengatakan, permintaan dia dan keluarga korban lain amat sederhana. Mereka ingin Pemerintah menjelaskan tragedi itu dengan terang. Mereka juga ingin memperbaiki nama baik korban yang meninggal. Sebab, korban diberi cap sebagai penjarah.

Berita feature itu ditulis Tempo.co tahun lalu, sebagai gambaran nasib para keluarga korban Tragedi 1998, yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Belakangan, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie mulai mendorong pengungkapannya--meski mengaku tak tahu apa permasalahan Pemerintah--yang membuat penyelesaian kasusnya terus tersendat.

Sebagai solusi, Habibie minta keluarga dan pendamping korban mengumpulkan dokumen yang terkait tragedi kemanusiaan itu, dan ia sendiri yang nantinya akan menyerahkan dokumennya ke Presiden Joko Widodo.

"Nanti serahkan dokumennya ke Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," kata Habibie dalam acara bertajuk Pidato Kebangsaan di Lokasi Pemakaman Massal Korban Tragedi Mei 98, di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, pada Senin (8/4/2017).

Acara itu sendiri diadakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Habibie diundang karena dianggap sebagai tokoh yang mau mendengarkan dan menanggapi keresahan para korban.

Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang menolak kekerasan, menyatakan permintaan maaf kepada korban dan mengupayakan pembentukan tim pencari fakta ketika menjabat Presiden RI.

"Kita tidak boleh melupakan fakta yang sudah terjadi. Ada yang mengatakan itu hanya berapa orang, tidak sampai seratus orang dari 250 juta. Tapi itu adalah ujung tombak dari ketidakadilan," ujar Habibie dikutip Kompas.com.